BAHAS PEJABAT NEGARA MERANGKAP SEBAGAI KOMISARIS BUMN

KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) dan Menteri BUMN Sofyan Djalil telah membahas banyaknya pejabat negara sebagai komisaris BUMN, demikian berita di Media Indonesia Sabtu 7 Juni 2008.

Pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama ( SKB ) untuk membatasi rangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), SKB Menkeu dan Meneg BUMN ditargetkan selesai dirumuskan Juni 2008.

SKB itu juga akan memuat aturan gaji ganda bagi pejabat yang merangkap komisaris di BUMN. “Kalau ada konflik kepentingan , saya rasa tidak boleh rangkap jabatan”, ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Endin Soefifara Wakil Ketua Komisi XI DPR , itu sebagai kebiasaan buruk dilakukan hanya untuk memberikan penghasilan tambahan bagi pejabat yang memasuki masa pensiun.

Walaupun  tidak ada aturan yang dilanggar, rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan. Pengawasan yang dilakukan oleh seorang komisaris tidak efektif karena tugasnya sebagai dirjen sudah berat.

Kebetulan Komisaris Utama PT Bina Karya (Persero) ini juga dirjen , yaitu  Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Menurut Emir Moeis Ketua Panitia Anggaran DPR rangkap jabatan dilakukan karena remunerasi tidak memadai.

Sementara itu , Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Komisaris PT Telkom Tbk memilih tidak mengambil honornya sebagai komisaris.

Sebagai wakil karyawan salah satu BUMN, Serikat Pekerja KKBK menyambut baik adanya rencana SKB tersebut, semoga SKB tersebut tidak hanya terpaku pada masalah gaji atau pendapatan tambahan dari seorang pejabat saja, tapi juga mempertimbangkan bahwa ada BUMN tertentu memang membutuhkan komisaris beneran yang tidak merangkap  sebagai pejabat.

Semoga ada pejabat yang tidak hanya menolak menerima honor komisaris saja, tetapi juga berani menolak jabatan komisaris kalau memang dirasa tidak punya waktu untuk penugasan tersebut dan akan timbul  konflik kepentingan.

BUMN yang kinerja Direksinya belum maksimal sebaiknya di isi dengan komisaris yang mempunyai banyak waktu untuk pengawasan.

Bravo BUMN  !

About Nugroho WS

KORPS KARYAWAN BINA KARYA ( KKBK ) , adalah Serikat Pekerja PT Bina Karya ( Persero ) yang didirikan tanggal 31 Maret 1999 dan telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja RI melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 250/OP.SP BPU/DFT/03/IX/99, beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav. 2 Cawang Jakarta Timur.

One response »

  1. Ketum KKBK mengatakan:

    Kemarin Darmin Nasution Direktur Jenderal Pajak mengundurkan diri sebagai komisaris utama Bursa Efek Indonesia. Selamat dan saluut buat Pak Darmin.
    Kalau di Bina Karya dalam kondisi saat ini yang pantas mengundurkan diri adalah direksinya,
    Karena Dewan Komisarisnya baru saja di ganti setengah tahun yang lalu, sehingga komisaris yang bertugas saat ini masih perlu banyak mempelajari seperti apakah bisnis konsultan PT Bina Karya ( Persero ) ini ?.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s